DI BALIK MAHKOTA SOMBAYYA

 

 Menelusuri Struktur Pemerintahan Kerajaan Gowa 

di Masa Lampau  

Oleh: Daeng Tika

 

 

Sebuah kerajaan tidak menjadi besar hanya karena memiliki raja yang berkuasa. Ia menjadi kuat ketika memiliki tata pemerintahan, adat, hukum, dan masyarakat yang mampu menopang kekuasaannya. Nama Gowa tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang Sulawesi Selatan. Dalam perjalanan sejarah Nusantara, Gowa tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik dan maritim penting di kawasan timur Indonesia. Perkembangannya mencapai momentum besar terutama sejak abad ke-16, ketika Gowa memperluas pengaruh politik dan ekonominya serta membangun hubungan perdagangan dengan berbagai wilayah.

Namun, di balik nama-nama besar seperti Karaeng Tumapa'risi' Kallonna, Tunipallangga, Sultan Alauddin, Sultan Malikussaid, dan Sultan Hasanuddin, terdapat sebuah sistem pemerintahan yang menopang perjalanan kerajaan tersebut.

Kerajaan tidak berjalan hanya atas kehendak seorang raja,

Ada dewan adat.

Ada pembesar kerajaan.

Ada panglima.

Ada pejabat hukum.

Ada pemimpin agama.

Ada pengelola pelabuhan.

Ada pemimpin wilayah.

Dan ada perangkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Memahami struktur inilah yang membantu kita melihat Gowa bukan sekadar sebagai sebuah nama dalam sejarah peperangan, tetapi sebagai sebuah masyarakat politik dengan tata pemerintahan yang memiliki lapisan dan fungsi masing-masing.

DARI SEMBILAN NEGERI MENUJU KEKUATAN GOWA 

Tradisi sejarah Gowa menghubungkan pembentukan awal kerajaan dengan Bate Salapang, yang dalam sejumlah sumber dipahami sebagai konfederasi sembilan negeri.

Kajian mengenai Kota Raja Tamalate menyebut bahwa sebelum terbentuknya kerajaan, terdapat negeri-negeri atau Bori' yang berdiri sebagai negeri bebas dan berdaulat. Dalam perkembangannya, muncul konfederasi Bate Salapang, yang kemudian menjadi salah satu fondasi terbentuknya Kerajaan Gowa.

Sementara itu, penelitian mengenai identitas Kerajaan Gowa berdasarkan koleksi Museum Balla Lompoa juga mencatat tradisi mengenai sembilan negeri awal Gowa dan kemunculan Tumanurung Bainea sebagai figur yang kemudian ditempatkan sebagai raja pertama dalam silsilah Gowa.

Di sinilah sejarah Gowa memperlihatkan satu hal penting: kerajaan tidak muncul dari ruang kosong.

Ada masyarakat.

Ada negeri-negeri.

Ada pemimpin-pemimpin lokal.

Ada hubungan adat.

Dan ada kebutuhan untuk membangun sebuah tatanan politik yang lebih luas.

SOMBAYYA PUSAT KEKUASAAN KERAJAAN 

Pada puncak struktur pemerintahan berdiri Sombayya Ri Gowa, gelar bagi Raja Gowa. Dalam tradisi Gowa, kedudukan Sombayya memiliki dimensi politik sekaligus kultural. Raja bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi menjadi pusat dari tata kekuasaan kerajaan.

Kisah mengenai Tumanurung Bainea menjadi bagian penting dalam tradisi asal-usul kerajaan. Namun, kisah Tumanurung perlu ditempatkan sebagai bagian dari tradisi sejarah dan lontara, bukan diperlakukan begitu saja sebagai fakta sejarah modern yang seluruh detailnya telah dapat diverifikasi secara dokumenter.

Penelitian mengenai sumber sejarah Gowa menunjukkan bahwa sejarah awal kerajaan masih menghadapi keterbatasan sumber. Informasi mengenai masa awal Gowa berasal dari berbagai tradisi, lontara, peninggalan, serta sumber dari luar Sulawesi Selatan.

Karena itu, Tumanurung bukan sekadar tokoh dalam cerita masa lalu. Ia juga merupakan bagian penting dari cara masyarakat Gowa menjelaskan legitimasi kekuasaan dan asal-usul pemerintahan mereka.

 

PABBICARA BUTTA TANGAN KANAN PEMERINTAHAN

Di bawah Raja terdapat pejabat-pejabat kerajaan yang membantu menjalankan pemerintahan. Salah satu yang penting adalah Pabbicara Butta. Dalam sejumlah uraian mengenai pemerintahan tradisional Gowa, Pabbicara Butta dikaitkan dengan fungsi pembesar pemerintahan atau Mangkubumi, yang membantu Raja dalam mengurus kerajaan.

Hubungan Gowa dan Tallo juga menjadi bagian penting dalam memahami struktur politik ini. Kedua kerajaan memiliki hubungan yang sangat erat dan kemudian dikenal melalui konsep Rua Karaeng Na Se're Ata yang bermakna dua raja, satu rakyat.

Dengan demikian, sistem pemerintahan Gowa tidak dapat dipahami hanya dari hubungan vertikal antara Raja dan rakyat. Di dalamnya terdapat jaringan hubungan antarpenguasa, bangsawan, dewan adat, dan wilayah yang membentuk struktur politik kerajaan.

 

TUMAILALANG PENGHUBUNG RAJA DAN DEWAN KERAJAAN

Nama Tumailalang memiliki posisi penting dalam struktur pemerintahan Gowa. Tumailalang secara harfiah berkaitan dengan makna “orang dalam”, yakni pejabat yang dekat dengan lingkungan kekuasaan dan istana. Dalam tradisi pemerintahan Gowa dikenal Tumailalang Toa dan Tumailalang Lolo.

Tumailalang Toa memiliki kedudukan penting dalam menyampaikan kehendak Raja kepada unsur-unsur pemerintahan dan adat. Di sinilah terlihat adanya mekanisme komunikasi dalam pemerintahan kerajaan. Raja tidak selalu berhubungan langsung dengan setiap lapisan masyarakat. Perintah bergerak melalui struktur. Aspirasi masyarakat juga bergerak melalui struktur.

Dengan demikian, pemerintahan kerajaan memiliki jalur komunikasi yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan wilayah-wilayah di bawahnya.

 

BATE SALAPANG SEMBILAN PANJI, SATU TATA KEKUASAAN

Jika ada satu unsur yang sangat penting untuk memahami akar pemerintahan Gowa, maka Bate Salapang tidak dapat diabaikan. Bate Salapang berkaitan dengan sembilan unsur wilayah atau pemimpin yang memiliki posisi dalam tata pemerintahan dan adat Gowa.

Sumber sejarah menyebut Bate Salapang sebagai dewan kerajaan Gowa. Dalam kajian sejarah Sulawesi Selatan, keberadaan dewan semacam ini menunjukkan bahwa pemerintahan kerajaan tidak semata-mata berpusat pada figur Raja, tetapi juga melibatkan lembaga atau kelompok elite adat dalam tata politik kerajaan.

Yang menarik, sejarah Gowa juga mencatat bahwa hubungan antara Raja dan Bate Salapang tidak selalu bersifat pasif. Pada masa tertentu, dewan kerajaan memiliki posisi politik yang kuat. Sebuah kajian sejarah bahkan mencatat bahwa Raja Gowa ke-13, Tunijallo, pernah diturunkan melalui keputusan musyawarah Dewan Kerajaan bersama Bate Salapang.

Fakta tersebut memberi gambaran penting, kekuasaan Raja dalam tradisi politik Gowa memiliki hubungan dengan adat dan struktur elite kerajaan. Dengan kata lain, mahkota tidak berdiri sendirian.

 

PACCALLAYYA DAN TATA HUKUM

Kerajaan yang besar membutuhkan hukum. Karena itu terdapat pula jabatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara dan ketertiban kerajaan, salah satunya Paccallayya.

Paccallayya berkaitan dengan fungsi hukum dan penyelesaian persoalan yang terjadi di lingkungan kerajaan. Keberadaan unsur seperti ini memperlihatkan bahwa masyarakat Gowa memiliki mekanisme untuk menyelesaikan persoalan, menjaga ketertiban, serta mengatur hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Hukum pada masa itu tentu tidak dapat disamakan begitu saja dengan sistem peradilan negara modern.

Namun, keberadaan perangkat hukum memperlihatkan bahwa kehidupan kerajaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, melainkan juga oleh aturan dan tata tertib.

 

ANRONG GURU DAN PEMERINTAHAN WILAYAH

Semakin luas wilayah kekuasaan, semakin kompleks pula kebutuhan pemerintahannya. Karena itu, pemerintahan Gowa memiliki pemimpin-pemimpin wilayah yang menjalankan pemerintahan di daerah masing-masing.

Salah satunya adalah Anrong Guru. Anrong Guru dapat dipahami sebagai pemimpin atau panutan dalam suatu wilayah, yang memiliki hubungan dengan struktur bangsawan dan pemerintahan kerajaan. Mereka menjalankan pemerintahan wilayah berdasarkan tata aturan kerajaan dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintahan yang lebih tinggi.

Dari sinilah terlihat bahwa kekuasaan kerajaan memiliki struktur berlapis:

Raja → pembesar kerajaan → pemimpin wilayah → pemimpin kampung → masyarakat.

Struktur tersebut memungkinkan perintah kerajaan menjangkau wilayah yang lebih luas.

 

JANNANG DAN SURO PEMERINTAHAN DI TINGKAT MASYARAKAT

Pada lapisan yang lebih dekat dengan masyarakat terdapat Jannang dan Suro. Jannang merupakan pemimpin pada wilayah kampung atau komunitas tertentu. Sementara Suro menjalankan fungsi koordinasi masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil.

Keduanya menunjukkan bahwa pemerintahan kerajaan tidak berhenti di lingkungan istana. Ada perangkat yang bekerja sampai ke tingkat masyarakat. Perintah dari pusat diteruskan ke wilayah. Sebaliknya, persoalan masyarakat dapat diteruskan kembali ke atas melalui struktur pemerintahan tersebut.

Dengan demikian, sistem pemerintahan tradisional Gowa memiliki jaringan administratif dan sosial yang memungkinkan kerajaan mengatur masyarakat dalam wilayah yang luas.

 

ANRONG GURU LOMPOA TUKKAJANNANGNGANG KEKUATAN PERTAHANAN

Sebagai kerajaan yang berkembang menjadi kekuatan politik dan maritim, Gowa membutuhkan sistem pertahanan yang kuat. Dalam struktur pemerintahan dan kemiliterannya dikenal jabatan Anrong Guru Lompoa Tukkajannangngang, yang dalam tradisi sering dikaitkan dengan kepemimpinan tertinggi dalam urusan perang dan pertahanan. Kekuatan militer menjadi salah satu faktor penting dalam ekspansi politik Gowa  pada abad ke-16 dan ke-17.

Namun, kekuatan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang melibatkan Raja, pejabat kerajaan, pemimpin wilayah, dan masyarakat yang dapat dimobilisasi dalam kepentingan kerajaan.

 

DAENGTA KALIA KETIKA ISLAM MASUK KE DALAM STRUKTUR KERAJAAN

Salah satu perubahan terbesar dalam sejarah Gowa terjadi pada awal abad ke-17 ketika Islam diterima sebagai agama kerajaan. Penelitian mengenai identitas Kerajaan Gowa mencatat bahwa I Mangerangi Daeng Manrabia, Raja Gowa XIV, memeluk Islam pada 22 September 1605 dan kemudian bergelar Sultan Alauddin. Raja Tallo, I Malingkang Daeng Manyonri Karaeng Katangka, juga lebih dahulu memeluk Islam dan bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam.

Islam kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan politik dan sosial kerajaan. Dalam struktur pemerintahan dikenal pula Daengta Kalia, yang berkaitan dengan fungsi keagamaan dan hukum Islam. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Gowa mengalami perkembangan.

Struktur lama tidak serta-merta hilang. Sebaliknya, unsur baru terutama Islam masuk dan menjadi bagian dari kehidupan kerajaan.

 

SABANNARA' KETIKA PELABUHAN MENJADI URAT NADI KERAJAAN

Gowa juga dikenal sebagai kekuatan maritim dan perdagangan. Salah satu faktor penting dalam perkembangan tersebut adalah Somba Opu. Pada masa pemerintahan Karaeng Tumapa'risi' Kallonna, pusat pemerintahan Gowa bergerak dari kawasan Tamalate menuju wilayah pesisir. Pembangunan Somba Opu kemudian menjadi salah satu fondasi perkembangan Gowa sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan.

Pelabuhan membutuhkan tata kelola, Kapal datang membawa barang, Pedagang dari berbagai wilayah bertemu, Pajak dan perdagangan harus diatur. Karena itu muncul pula jabatan Sabannara', yang berkaitan dengan fungsi syahbandar dan pengelolaan aktivitas pelabuhan. Dalam konteks ini, Sabannara' bukan sekadar pejabat pelabuhan. Ia merupakan bagian dari sistem ekonomi kerajaan. Pelabuhan adalah pintu masuk kekayaan. Dan bagi kerajaan maritim, pelabuhan adalah salah satu urat nadi kekuasaan.

 

GOWA ANTARA ADAT, KEKUASAAN, DAN PERDAGANGAN

Jika seluruh struktur tersebut disusun, kita dapat melihat bahwa pemerintahan Gowa memiliki beberapa unsur utama. Kekuasaan Raja sebagai pusat pemerintahan, Dewan adat sebagai salah satu unsur penting dalam tata politik kerajaan. Pembesar kerajaan sebagai penghubung dan pelaksana pemerintahan. Pemimpin wilayah sebagai pengelola daerah. Perangkat masyarakat sebagai penghubung langsung dengan rakyat. Militer sebagai kekuatan pertahanan dan ekspansi. Hukum sebagai penjaga ketertiban. Agama sebagai bagian dari kehidupan kerajaan setelah Islamisasi. Perdagangan dan pelabuhan sebagai fondasi ekonomi maritim.

Semua unsur tersebut saling berhubungan, Itulah yang membuat Gowa berkembang dari sebuah struktur politik lokal menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan timur Nusantara.

 

SEJARAH BUKAN SEKADAR NAMA DAN GELAR

Membaca sejarah Gowa tidak cukup hanya dengan menghafal nama Raja, peperangan, atau tahun pemerintahan.

Di balik setiap nama terdapat sistem, Di balik setiap gelar terdapat fungsi, Di balik setiap wilayah terdapat masyarakat, Dan di balik setiap keputusan kerajaan terdapat tata politik yang bekerja.

Karena itu, mempelajari Sombayya, Pabbicara Butta, Tumailalang, Bate Salapang, Paccallayya, Anrong Guru, Jannang, Suro, Daengta Kalia, Sabannara', dan jabatan lainnya bukan hanya mempelajari istilah-istilah lama. Kita sedang mencoba memahami bagaimana masyarakat Gowa pada masa lampau mengorganisasikan kekuasaan dan kehidupan bersama.

 

WARISAN YANG TIDAK SELESAI DI MASA LALU

Gowa memang telah melewati masa kerajaan, Pusat kekuasaan berubah, Struktur pemerintahan berubah, Zaman berubah. Namun warisan sejarahnya tidak berhenti pada masa lalu, Nilai tentang adat, kepemimpinan, keberanian, maritim, perdagangan, agama, dan kehidupan masyarakat tetap menjadi bagian dari pembicaraan mengenai identitas Gowa.

Koleksi Museum Balla Lompoa, misalnya, menunjukkan bagaimana identitas Kerajaan Gowa masih dapat dibaca melalui peninggalan yang merepresentasikan nilai kemaritiman, kejayaan, religiusitas, identitas budaya, dan perjuangan. Karena itu, menjaga sejarah bukan berarti menghidupkan kembali sistem kerajaan. Menjaga sejarah berarti memahami dari mana kita berasal.

 

PENUTUP

Kerajaan Gowa bukan hanya cerita tentang mahkota, Ia adalah cerita tentang bagaimana sebuah masyarakat membangun kekuasaan. Tentang bagaimana adat berdampingan dengan pemerintahan, Tentang bagaimana pelabuhan menghubungkan Gowa dengan dunia, Tentang bagaimana agama masuk dan menjadi bagian dari kehidupan kerajaan, Tentang bagaimana para pemimpin wilayah menghubungkan pusat kekuasaan dengan masyarakat, Dan tentang bagaimana sebuah kerajaan dapat tumbuh menjadi kekuatan besar karena memiliki struktur yang mampu menopang kehidupannya.

Sejarah mungkin telah membawa kita jauh dari masa ketika Sombayya memimpin Gowa. Namun jejaknya masih dapat dibaca Pada lontara, Pada situs dan peninggalan sejarah, Pada nama-nama wilayah, Pada tradisi, Pada bahasa, Pada adat Dan pada ingatan kolektif masyarakat Gowa.

“Karena sebuah bangsa tidak hanya dibentuk oleh masa depannya.

Ia juga dibentuk oleh ingatan terhadap masa lalunya”.

TEMU, KENALI, LESTARI

“Temukan Jejaknya.

Kenali Sejarahnya.

Lestarikan Warisannya”.